Kementerian PANRB Godog Kenaikan Tipe Empat Polda | CPNS BERITA
Wednesday, December 13, 2017
Edit
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi Asman Abnur berujar, bakal lekas memperbincangkan peresmian Kepolisan Daerah (Polda) Kalimantan Utara dengan Gubernurnya, Irianto Lambrie. Lainnya itu, Kementerian PANRB juga tengah menggodog kenaikan model empat Polda dari model B ke model A, yaitu Jambi, NTB, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.
Demikianlah di katakan Menteri Asman dalam sambutannya pada acara penganugerahan Bintang Bhayangkara Paling utama ketika memberikan indeks tata kelola Polri tahun 2017 di Perguruan Tinggi Pengetahuan Kepolisian (PTIK), Jakarta, Hari rabu (13/12). “Minggu depan saya bakal bersua Gubernur Kaltara utk memperbincangkan peresmian Polda Kaltara, ” pungkasnya.
Di depan skuad Tri Brata itu, Menteri Asman membeberkan bahwa sejauh ini Polri tetap berkesinambungan dalam mengawal kelangsungan program tata kelola pemerintahan. Semisal, ketika ini banyak Polres yg sudah mencanangkan pembangunan Area Integritas menuju Lokasi Bebas dari Korupsi (WBK) serta Lokasi Birokrasi bersih Melayani (WBBM), sebagai usaha penceghahan korupsi.
Tahun 2017 ini, ada 37 unit kerja Polri yg sudah dievaluasi, dengan hasil ada 3 Polres yaitu Sidoarjo, Jember serta Gresik yg tahun lalu WBK, naik jadi WBBM serta 9 sebagai WBK, yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, Polresta Banjarmasin, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, serta Polres Serang.
Lebih jauh, Menteri Asman memohon Polri utk buat persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta lekas meninggalkan alur lama ke sistim kerja yg lebih moderen. Menteri lantas mendorong seluruh deretan kepolisian utk laksanakan inovasi anyar utk layanan warga. “Birokrasi Polri mesti berkembang, alur lama mesti ditinggalkan. Jalankan inovasi-inovasi anyar. Saya tengok Polri miliki kompetensi itu, ” tutupnya.
Acara itu juga dikunjungi oleh Wakapolri Komjen Syafruddin, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Deputi sektor Layanan Umum Kementerian PANRB Diah Natalisa, Deputi sektor Kelembagaan serta Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi sektor Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, serta Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh, juga beberapa deretan Perwira Tinggi Polri. (don/HUMAS MENPANRB)
Demikianlah di katakan Menteri Asman dalam sambutannya pada acara penganugerahan Bintang Bhayangkara Paling utama ketika memberikan indeks tata kelola Polri tahun 2017 di Perguruan Tinggi Pengetahuan Kepolisian (PTIK), Jakarta, Hari rabu (13/12). “Minggu depan saya bakal bersua Gubernur Kaltara utk memperbincangkan peresmian Polda Kaltara, ” pungkasnya.
Di depan skuad Tri Brata itu, Menteri Asman membeberkan bahwa sejauh ini Polri tetap berkesinambungan dalam mengawal kelangsungan program tata kelola pemerintahan. Semisal, ketika ini banyak Polres yg sudah mencanangkan pembangunan Area Integritas menuju Lokasi Bebas dari Korupsi (WBK) serta Lokasi Birokrasi bersih Melayani (WBBM), sebagai usaha penceghahan korupsi.
Tahun 2017 ini, ada 37 unit kerja Polri yg sudah dievaluasi, dengan hasil ada 3 Polres yaitu Sidoarjo, Jember serta Gresik yg tahun lalu WBK, naik jadi WBBM serta 9 sebagai WBK, yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, Polresta Banjarmasin, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, serta Polres Serang.
Lebih jauh, Menteri Asman memohon Polri utk buat persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta lekas meninggalkan alur lama ke sistim kerja yg lebih moderen. Menteri lantas mendorong seluruh deretan kepolisian utk laksanakan inovasi anyar utk layanan warga. “Birokrasi Polri mesti berkembang, alur lama mesti ditinggalkan. Jalankan inovasi-inovasi anyar. Saya tengok Polri miliki kompetensi itu, ” tutupnya.
Acara itu juga dikunjungi oleh Wakapolri Komjen Syafruddin, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Deputi sektor Layanan Umum Kementerian PANRB Diah Natalisa, Deputi sektor Kelembagaan serta Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi sektor Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, serta Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh, juga beberapa deretan Perwira Tinggi Polri. (don/HUMAS MENPANRB)
